pemekaran daerah. Wilayah Sebaran 37 Provinsi Indonesia (Juni 2022) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) Papua menjadi undang-undang. pemekaran daerah

Sejarah Lambang Kabupaten Kutai sebelum perubahan nama menjadi Kutai Kartanegara tahun 2002. Kuningan Mulia Kav. Tulis Kompasiana, " Pemekaran wilayah adalah sebuah keniscayaan pembangunan karena dapat membantu masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah". Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Pada tanggal 24 Juni 2014, sesuai UU no. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari berubah menjadi Kota Kendari. JAKARTA - Pemerintah dan DPR telah menyepakati ibu kota di tiga provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua . penataan daerah pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota agar lebih transparan dan akuntabel; b. Membahas RUU. Menyerap, menghimpun,. Berdasarkan tingkat pendidikan, PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi merupakan lulusan. id - DPR mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru menjadi Undang-Undang terkait pemekaran wilayah di Provinsi Papua. v7i4. Kabupaten/Kota pemekaran yang belum pernah menerima alokasi DAK prasarana pemerintahan dan tidak masuk sebagai daerah yang mendapatkan alokasi DAK pada perhitungan prioritas pertama; e. Sejak era reformasi tahun 1998, potret pembangunan wilayah di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. 6/2014 tentang Desa. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. 1999/ No. Baca. Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Kabupaten Bima merupakan salah satu Daerah Otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung timur dari Pulau Sumbawa bersebelahan dengan Kota Bima (pecahan dari Kota Bima). Setelah penulis mencoba memaknai dari mimpi tersebut terbentuklah Tim Penelitian dan Pengkajian Pemekaran Desa ( TPP. 4. Datanesia merangkum 10 besar daerah dengan kontribusi sektor pertanian terbesar terhadap PDRB. Pemekaran daerah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah. 6. Tugas dan Wewenang DPD RI. 608 jiwa, dengan. Wilayahnya seluas 31,84 km². Ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri ) Tito Karnavian mengenai rencana membentuk daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Tugas dan wewenang DPR Lainnya. 1. Baca juga: Tiga Batas Wilayah Indonesia. Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satua n kerja Perangkat Daerah. Fakta inilah yang mendorong masyarakat Ogan Ilir memberi gelar Bapak Pemekaran Ogan Ilir kepada sosok Ir. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan, maka daerah tersebut harus. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari. Hasil dari penulisan ini adalah, pertama, prosedur pemekaran sedikit mengalami perbedaan dengan diberlakukanya UU No. Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022. 8 Tahun 2003. Sebelumnya kabupaten ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Kotabaru. 27 Tahun 2008 kembali terjadi pemekaran kabupaten di Kabupaten Donggala, yaitu Kabupaten Sigi. Mahfud MD Sebut 82 Persen Rakyat Papua Inginkan Pemekaran. Perda tersebut adalah Perda No. 121. 392 jiwa (2020). Bân-lâm-gú. Pemekaran daerah baru paling banyak terjadi di tahun 2008 yaitu 39 daerah. pembentukan d aerah yang ada pada . (2) Digit kedua Kode untuk daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan urutan pembentukan provinsi. ABSTRAK: Pemekaran wilayah di Provinsi Papua Barat perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua Barat untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua, khususnya di Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan,. Mencerminkan kualitas dan kinerja pimpinan daerah dalam membangun suatu wilayah. Kota Gorontalo kemudian ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat. Pemekaran daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemerataan, keadilan, dan untuk meningkatkan daya saing daerah. Faktor tersebut antara lain, 1) Pemekaran daerah baru bisa jadi identik dengan pemerataan korupsi di daerah. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Tapanuli Utara ialah Nikson Nababan, dengan wakil bupati Sarlandy Hutabarat. 177). selain itu UU No. Kabupaten Kubu Raya memiliki luas wilayah 6. Kebijakan moratorium pemekaran yang dimulai sejak era Presiden SBY ini bukanPemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang. daerah di tambah dengan undang-undang no. milik daerah dapat didelegasikan kepada Pengelola Barang, yaitu atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu. (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan. Otonomi daerah yang05 September 2023 (10:27 WIB) Bimtek Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Adapun tiga provinsi baru itu ialah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Wilayah Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, kemampuan ekonomi, serta kemampuan dalam bidang pertahanan keamanan. Dan ayat (4) menyebutkan : “Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Banyuasin (Jawi: باڽواسين) adalah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Pemekaran Kabupaten dan kota. pengahapusan daerah. 4. com - DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mempunyai tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Undang-undang a No 23 a Tahun a 2014 Undang. Kabupaten ini mempunyai. UU tersebut diputuskan dalam rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Kamis (30/6/2022). Nama kabupaten ini berasal dari nama Sungai Banyuasin, yang melintasi wilayah kabupaten ini dan Kabupaten Musi. Substansi Kebijakan Pemekaran Daerah, 2. Rata-rata kenaikan populasi orang Dani sangat rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, salah satu. tirto. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan prosedur pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. d 8 Maret 2005. Kota Pangkalpinang merupakan pusat pemerintahan, pusat pemerintahan kota di. 4 BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Secara. Geografis. Gorontalo ( Jawi: ڬورونتالو) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi. Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat 106'38'–106'47’ BT dan 06'13'30'–06'22'30' LS. (2) Peresmian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan daerah. Salah satunya dilakukan masyarakat Kabupaten Pegunungan. Padahal mencakup pula proses penggabungan dan penghapusan daerah. View. Tercatat dalam Buku Harapan Rakyat Kabinet Kerja Jokowi-JK & UUD 1945 (Amandemen) oleh Tim Edu Penguin, awalnya Indonesia hanya terdiri dari 8 provinsi. Tuntutan pemekaran wilayah Kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2. Konsekuensi logis dari pemekaran tersebut, Ibukota kabupaten yang sebelumnya berkedudukan di Metro,. Meski demikian, belum ada hasil kajian mengenai pemekaran wilayah Papua. UU No. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan. Pemekaran daerah periode 1999-2011. 61Murtir Jeddawi “Prokontra Pemekaran Daerah”Cetakan 1, 2009. Jumlah provinsi yang ada di Indonesia menjadi 34 sejak 2007. Ironi Pemekaran Daerah. Penelitian ini menggunakan. BACA JUGA:Wacana Pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan Membuka Jalan Bagi Pembentukan 2 Kabupaten Baru Seperti yang telah diperhatikan, pemekaran daerah kabupaten telah menjadi dambaan masyarakat setempat, termasuk di Bone Selatan. Penjelasan mengenai ketiga fungsi DPR tertera dalam Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan. Semangat otonomi di Indonesia ini tentu saja memberikan dampak yang sangat luas. Salah satu unsur penambah kerumitan pemecahan persoalan adalah karena proses penyelesaian4 Provinsi Baru Papua Hasil Pemekaran, Apa Saja? Kompas. Implikasi Pemekaran Daerah Secara umum beberapa implikasi pemekaran daerah antara lain adalah: 1) Implikasi Sosial Politik Pemekaran wilayah dapat menumbuhkan perasaan homogenitas. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan pembentukan daerah melalui pemekaran daerah, dan pembentukan daerah. Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999, melalui UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. "Masih banyak kerjaan ke depan yang memerlukan kolaborasi kita semua, baik pemerintah, kemudian daerah, dan tentunya juga dari DPR dan DPD RI, semua pemangku kepentingan," katanya. Berdasarkan 13 perda tersebut, jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi bertambah, yang semula berjumlah 54 desa bertambah 60 desa. Dengan dalih pemekaran bisa menyejahterakan masyarakat, kedua lembaga negara tersebut terus menuntut moratorium pemekaran dicabut. Secara topografi, daerah Kabupaten Dharmasraya bervariasi antara berbukit, bergelombang, dan datar dengan variasi ketinggian dari 100. Implikasi otonomi daerah di bidang sosial budaya; - Kerjasama antar daerah - Penyelesaian Perselisihan sengketa batas dan kerjasama antar daerah c. Pemekaran suatu daerah atau wilayah sejatinya ditujukan dalam rang-ka menyelesaikan ketertinggalan, pamekaran dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan dan keterjangkauan pelayanan publik (Agus Subagyo, 2013). U. Kolaka Timur merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru. Hal ini dilakukan untuk menghemat anggaran negara supaya mengurangi pembangunan gedung kepala daerah dan gedung DPRD baru. Begitupula dengan pemekaran di level kecamatan sepertiDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Pemekaran yang pertama adalah Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2003 (UU No. 181,92 km² dengan jumlah penduduk pada. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran bekas Daerah Swatantra (Afdeling) Mandar yang menjadi 3 kabupaten atau daerah tingkat II yang dimekarkan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun. 4 1. [2] Secara geografis Kota Bima terletak di. Kemudian Kristen sebanyak 3,27%, dimana Katolik 2,24% dan Protestan 1,03%. Daerah hasil pemekaran itu antara lain: Kota Langsa yang pada awalnya pusat ibu kota Kabupaten Aceh Timur kemudian berubah status menjadi Kota Administratif Langsa dan akhirnya menjadi Kota Langsa. JAKARTA, iNews. Kepala daerah apabila tidak berhati-hati, tidak amanah dan tidak bertanggungjawab terhadap daerah yang dipimpinnya, bisa saja tergelincir pada kasus korupsi. Dengan dimekarkannya kembali Kabupaten Tapanuli Selatan, maka provinsi ini memiliki kabupaten baru, yaitu Kabupaten Padang Lawas yang beribu kota di Sibuhuan dengan dasar hukum UURI No. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. HJ Marlina Moha Siahaan,. telah mengalami perubahan signifikan. Tiga UU tentang Pemekaran Wilayah Papua Resmi Diundangkan. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Bupati Deli Serdang adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten. kinerja perekonomian daerah; 2. Pemekaran ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang pemekaran kecamatan. Ada beberapa aspirasi pemekaran di Papua dan Papua Barat, antara lain; Provinsi Papua Tabi Saireri, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua. pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tentang Maluku Utara. Namun, hingga saat ini Pemerintah Pusat masih memoratorium pemekaran daerah. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatra Selatan yang disahkan pada 18 Desember 2003. . Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), luas wilayah Provinsi Gorontalo 11. Kota Metro terbagi atas 5 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan. Seluruh wilayah Buton Tengah tidak berada di Pulau Buton melainkan di Pulau Muna, sedangkan ibu kota Kabupaten Buton berada di Pasarwajo. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2003 telah dimekarkan menjadi 10 kecamatan dengan jumlah kelurahan setelah pemekaran pada bulan Oktober 2006 sebanyak 64. Selain itu, menurut Tito, pemekaran tiga provinsi baru di Papua demi menjalankan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Dalam PP tersebut, daerah berhak mengajukan usulan pemekaran terhadap daerahnya selama telah memenuhi syarat teknis, administratif, dan fisik dengan tujuan. Penyebab Pemekaran Daerah. “RUU yang mengatur pemekaran 3 wilayah baru ini juga sebagai upaya untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua,” ujarnya. 20 Desa Pemekaran di Rohul Belum Punya Peta BIG, Pemkab Harus Fasilitasi. Indonesian to English translations [PRO] Social Sciences - Government / Politics. (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan. 29 August 2023 (17:17 WIB) Pusdatin adakan Pelatihan SDM pada aplikasi e-database Kemendagri Ver. Jadi baik provinsi, kabupaten, dan kota tidak akan dimekarkan terlebih dahulu. Namun, pemberhentian sementara pemekaran daerah itu tak sepenuhnya berjalan. Sebanyak 94 persen tingkat kesejahteraan daerah pemekaran di Indonesia tergolong “sedang dan. Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 6. Pada tanggal 25 Juli 2022 telah disahkan tiga Undang-Undang (UU) terkait pembentukan provinsi baru di Papua, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tigaraksa. Kabupaten Bulungan adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. dan. com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benny Irwan, memastikan belum ada rencana pemekaran wilayah di Indonesia. 1. Ibu kota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya. . Dilansir dari Kompas. Pada 12 Oktober 1999, mantan Pembantu Gubernur Wilayah II Herman Monim dilantik sebagai Penjabat Gubernur Irian Jaya. (3) Dalam hal terjadi pemekaran provinsi, Kode untuk daerah provinsi induk tidak berubah, Kode untuk daerah provinsi pemekaran ditetapkan secara berurutan, mengikuti Kode untuk daerah provinsi urutan terakhir. Setelah diadakan penyeleksian tingkat kesesuaian atau tingkat relevansi terhadap faktor-faktor tersebut di atas maka diperoleh variabel-variabel yang dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah di Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut : 1. 13 s/d 25. Peraturan daerah Provinsi Banten nomor 03 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Banten. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, legalisasi pemekaran daerah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau Kabupaten/Kota menjadi dua daerah atau lebih. 2. Dimana UU No. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), UU No. Pernyataan salah, alasan salah. Pada waktu dimekarkan Kabupaten Bone Bolango hanya terdiri atas 4 wilayah kecamatan, yaitu: Bone Pantai, Kabila, Suwawa, dan Tapa. Pemberlakuan otonomi daerah telah berjalan hampir 17 Tahun dan sampai saat ini usulan pemekaran daerah selalu ada. Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Pemekaran adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih. Ada tiga RUU yang disahkan untuk menjadi undang-undang, di antaranya RUU tentang Pembentukan Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Papua Tengah. ini pemekaran daerah kini sudah tidak bisa dilakukan secara otomatis. 38 dan No. Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta) Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya) Bali (Ibu Kota. Wilayahnya meliputi daratan Pulau Flores bagian Barat dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, diantaranya adalah Pulau Komodo, Pulau Rinca,. Pemekaran daerah merupakan proses membagi satu daerah administratif atau daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang No. Hal ini sangat akan berdampak. 07 Mei 1999 Tanggal Berlaku. Untuk itu diharapkan kebijakan desentralisasi fiskal berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah pemekaran untuk lebih maju dibandingkan dengan daerah induk. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional. Luas kabupaten Bulungan yakni 13. 1-6117 Tahun 2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 9 November 2022. Kabupaten ini dialiri 3 daerah aliran sungai, yaitu DAS.